Penjelasan PERGUB NOMOR 64 TAHUN 2013

oleh : Desy Selviana

Materi Penjelasan PERGUB NOMOR 64 TAHUN 2013 yang di sampaikan oleh Bapak Drs. A. Ahmad Saransi, M.Si. pada tanggal 20 Oktober 2014 di Hotel Grand Celino Makassar, pesertanya Arsiparis/pengelola kearsipan sebanyak 100 orang.

Materi Penjelasan PERGUB NO, 64 TAHUN 2013 yang disampaikan oleh Ka. Bidang Pembinaan Kearsipan ada kegiatan Sosialisasi PERGUB NO. 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan PERDA Prov. SulSel No. 3 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Prov. SulSel, mengenai :

  • Ketentuan Umum (Bab I)
  • Penyelenggaraan dan Organisasi Kearsipan (Bab II);
  • Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar (Bab III);
  • Pengelolaan arsip Aktif (Bab IV);
  • Pengelolaan arsip inaktif (Bab V);
  • Penyusutan arsip (Bab VI); - Pengelolaan arsip statis (Bab VI);
  • Pelestarian naskah kuno (Bab VII);
  • Standarisasi sarana dan prasarana kearsipan(IX);
  • Pembinaan sumber daya kearsipan (Bab X);
  • Mekanisme pemberian laporan (Bab XI);
  • Mekanisme pembentukan forum kearsipan (Bab XII);
  • Layanan kearsipan (Bab XIII);
  • Ketentuan penutu (Bab XIV)
  • Lampiran – lampiran
  1. Pola klasifikasi arsip pemerintah provinsi Sulawesi Selatan;
  2. Jadwal retensi arsip pemerintah provinsi Sulawesi Selatan;
  3. Standarisasi sarana dan prasarana kearsipan.
  4. Contoh format laporan.

Tanggapan Peserta terhadap materi Penjelasan PERGUB NO, 64 TAHUN 2013 adalah:

  1. Pelaksanaan pemusnahan arsip;
  2. Mekanisme pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.

Tanggapan dari Pemateri mengenai hal tersebut di atas :

  1. Pelaksanaan pemusnahan arsip; - Dilakukan secara total sehingga fisik dan informasinya (arsip) musnah dan tidak dapat dikenali. - Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 Pejabatdari Unit Hukum dan/atau Pengawasan (Inspektorat/SPI). - Penandatanganan BA yang memuat. (Dilampiri/daftar arsip musnah) 
  2. Mekanisme pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dengan membuat berita acara pemusnahan; daftar pertelaan arsip/daftar arsip yang dimusnahkan; rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkaid; serta membuat keputusan pemusnahan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PERGUB NO. 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan PERDA Prov. SulSel No. 3 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Prov. SulSel Arsip diharapkan esensi arsi sebagai Dokumen; Sumber Informasi; Berfungsi sebagai barang bukti/alat bantuh; Bentuk memori kolektif; Bentuk kebijakan publik Sarana dan pelayanan public; Bentuk nilai budaya; Akuntabilitas public; Sarana dan arahan proses kebijakan public; serta Bahan penelitian ilmiah data tercapai secara efektif dan efisien di instansi/lembaga kearsipan maupun non kearsipan.

Arsip Dinamis

oleh Desy Selviana

Materi Arsip Dinamis yang di sampaikan oleh Bapak Abdul Hadi, S. Sos., M.M. pada tanggal 19 Mei 2015 di Aula BPAD Prov. SulSel Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 146 Makassar, pesertanya arsiparis/pengelola kearsian sebanyak 80 orang berasal dari kab/kota. Materi Arsip Dinamis yang disampaikan oleh Arsiparis Madya pada kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip Dinamis, mengenai :

  • Pengertian arsip dan fungsi arsip;
  • Pengolahan arsip dan DAUR HIDUP ARSIP (LIFE CYCLE RECORDS);
  • Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pengelolaan Arsip Aktif serta Pengelolaan Arsip Inaktif;
  • Penciptaan Arsip dan prinsip / azas penataan arsip serta penyimpanan arsip
  • Penyusutan arsip, manfaat penyusutan arsip, dan JRA (jadwal retensi arsi)
  • Pengertian Penilaian Arsip dan nilai guna arsip

Tanggapan Peserta terhadap materi Manajemen Arsip Dinamis adalah:

  1. Arsip sebagai alat bukti di pengadilan dan Kepentingan instansi atas pengelolaan arsip yang tertib;
  2. Asas Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik dan Informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan;
  3. Permasalahan pengelolaan arsip dan solusinya.

Tanggapan dari Pemateri mengenai hal tersebut di atas :

  1. Arsip sebagai alat bukti di pengadilan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Bukti surat dalam pasal 1904 KUH Perdata, dikenal kategori “tertulis” yaitu : Akta Otentik Akta Bawah Tangan Akta otentik lebih kuat dibanding Akta Bawah Tangan karena mempunyai kekuatan pembuktian formil, pembuktian mengikat dan pembuktian keluar Suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. (UU ITE Pasal 5 Ayat (1)), sedangkan mengenai Kepentingan instansi atas pengelolaan arsip yang tertib adalah sebagai landasan pengambilan keputusan; sebagai landasan mempertahankan kelansungan kebijakan secara konsisten dan efektif; mempertahankan akuntabilitas; serta untuk menegakkan hukum terhadap keputusan pengadilan.
  2. Asas Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang berkaitan dengan badan publik; Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; Informasi mengenai laporan keuangan; Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. ( Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 )Kepentingan instansi atas pengelolaan arsip yang tertib adalah sebagai landasan pengambilan keputusan; sebagai landasan mempertahankan kelansungan kebijakan secara konsisten dan efektif; mempertahankan akuntabilitas; serta untuk menegakkan hukum terhadap keputusan pengadilan.
  3. Permasalahan pengelolaan arsip Unit Kerja penuh dengan arsip, perbedaan arsip aktif dan inaktif tak jelas Tidak ada petugas yang secara khusus menangani masalah arsip Informasi tidak aman Arsip disimpan sesuai dengan kepentingan petugas masing-masing Retrieval arsip tidak bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Solusinya, azas pengelolaan arsip dan sistem pengelolaan sarana kearsipan SDM. Sebagian arsip dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna proses umum pengelolaan arsip di indonesia arsip diciptakan untuk pelaksanaan TUPOKSI organisasi ( ARSIP AKTIF ) Arsip disimpan untuk referensi dan memori organisasi ( ARSIP INAKTIF ) Sebagian arsip disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional ( ARSIP STATIS )

KESIMPULAN

  • Arsip dengan berbagai esensinya, tentu harus dikelola secara profesional, terpadu dan berkesinambungan; - Sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara partisipatif sebagai salah satu esensial “good governance”; - Pengelolaan arsip sebagai sumberinformasi yang terbuka tentu harus tersaji secara aktual, murah dan muda; - Pengelolaan arsip sebagai sumber informasi yang terbuka dan bukan pengecualiaan, meniscayakan perlu ditangani secara provesional melalui kesiapan SDM aparatur sebagai pejabat/badan publik;
  • AYOO… KERJA KERAS MENATA ARSIP BIKIN …. RAPI DAN MUDAH DICARI
  •  

Pengantar Kearsipan

Oleh Desy Selviana

Materi Pengantar Kearsipan yang di sampaikan oleh Bapak Drs. Yulianto, MM. pada tanggal 19 Mei 2015 di Aula 19 Mei 2015 di Aula BPAD Prov. SulSel Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 146 Makassar, pesertanya terdiri Arsiparis/pengelola kearsipan sebanyak 80 orang kab/kota.

Materi Pengantar Kearsipan yang disampaikan SEKBAN BPAD Prov. Sulsel pada kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip Dinamis, mengenai :

  • Pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 2);
  • Pengertian arsip menurut para ahli (Suzan Z. Diamond; Muina M. Johnson dan Norman F. Kallaus; serta Milburn D. Smith III);
  • Pengertian Arsip dinamis, arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, arsip terjaga, dan arsip umum;
  • Bentuk dan corak arsip (Arsip Tekstual; Arsip Audio-Visual Audio-visual Based Records; Arsip Kartografik & Kearsitekturan; Arsip Bentuk Mikro; dan Arsip Elektronik);
  • Manajemen Arsip Dinamis dan manajemen stategik;
  • Komponen dari Records Management;
  • Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit Pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Kerangka Hukum Kebebasan Informasi Publik di Indonesia (Pasal 1 ayat 2 UU 43/2009);
  • Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip (PP No. 28/2012, pasal 1, No. 17);
  • Penilaian dan pemusnahan arsip.

Tanggapan Peserta terhadap materi Pengantar Kearsipan adalah:

  1. Mekanisme Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan penentuan retensi arsip;
  2. Pentingnya penyusutan arsip dan Pelaksanaan pemusnahan arsip;
  3. Tindakan analisis arsip dan Mekanisme pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.

Tanggapan dari Pemateri mengenai hal tersebut di atas :

  1. Masalah penentuan retensi arsip adanya kebiasaan dan sebagian besar pegawai di suatu instansi untuk menyimpan arsipnya yang merupakan hasil kerjanya. Hal ini diperlukan untuk berbagai keperluan tentang pertanggungjawaban hasil kerjanya dan seperti suatu kebiasaan atau suatu keharusan bahwa menyimpan setiap arsip yang ia ciptakan dan hasil kerjanya dianggap sebagai hal penting. Suatu hal yang umum terjadi menunjukkan bahwa suatu instansi tidak akan dapat selalu mengontrol tingkat lajunya pertambahan arsipnya yang tinggi, sehingga arsip yang benar-benar penting menjadi tidak berguna dalam tumpukan berkas besar yang tidak ada nilainya, sehingga menjadi tidak berguna dan berantakan. Akibatnya dapat menimbulkan kurangnya efisiensi dan efektivitas-kerjanya.

        Mekanisme Jadwal Retensi Arsip (JRA)

        <10th – ditetapkan Pimpinan SKPD setelah dapat:

  • Pertimbangan tertulis Panitia Penilai Arsip.
  • Persetujuan tertulis Gubernur.

       ≥ 10th – ditetapkan oleh Gubernur setelah dapat:

  • Pertimbangan tertulis Panitia Penilai Arsip.
  • Persetujuan tertulis Ka.ANRI
  1. Pentingnya penyusutan arsip adalah untuk menghindari timbul kesulitan dalam penataan berkas dan penemuan kembalinya pun sulit, ruang menjadi sempit dan lebih jauh jagi terjadi keterlambatan pengambilan keputusan serta kurang validnya isi keputusan. Program penyusutan arsip akan tercapai apabila suatu instansi memiliki suatu pedoman tentang pengurangan arsip yang berisi jangka simpan suatu arsip (Retensi) dan penentuan musnah tidaknya (permanen) apabila jangka simpan suatu arsip telah habis. Kesemuanya harus dituangkan dalam suatu Jadwal Retensi Arsip. Pelaksanaan pemusnahan arsip; - Dilakukan secara total sehingga fisik dan informasinya (arsip) musnah dan tidak dapat dikenali. - Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 Pejabatdari Unit Hukum dan/atau Pengawasan (Inspektorat/SPI). - Penandatanganan Berita Acara yang memuat. (Dilampiri/daftar arsip musnah)
  2. Tindakan analisis suatu arsip yang didasarkan atas nilaigunanya. Penentuan nilai guna arsip dilakukan dalam rangka penetapan jangka simpan suatu arsip (retensi) yang selanjutnya untuk menentukan atau memilahkan arsip kedalam dua kategori : Arsip yang bernilai guna permanen yang harus terus disimpan serta Arsip yang bernilai guna sementara dapat dimusnahkan dikemudian hari setelah jangka simpannya habis, sedangkan Mekanisme pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dengan membuat berita acara pemusnahan; daftar pertelaan arsip/daftar arsip yang dimusnahkan; rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkaid; serta membuat keputusan pemusnahan.  

KESIMPULAN

Arsip sebagai sumber informasi tidak dapat direkayasa, arsip akan merekam segala kegiatan/transaksi yang telah dilakukan instansi dengan apa adanya, maka mutlak bagi setiap instansi mempersiapkan program pengelolaan arsipnya secara serius dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga ensensi arsip sebagai Dokumen; Sumber Informasi; Berfungsi sebagai barang bukti/alat bantuh; Bentuk memori kolektif; Bentuk kebijakan publik Sarana dan pelayanan public; Bentuk nilai budaya; Akuntabilitas public; Sarana dan arahan proses kebijakan public; serta Bahan penelitian ilmiah data tercapai secara efektif dan efisien di instansi/lembaga kearsipan maupun non kearsipan.

Kebijakan Kearsipan di Sulawesi Selatan

Oleh Desy Selviana

Materi Kebijakan Kearsipan di Sulawesi Selatan yang di sampaikan oleh Bapak Drs. H. Abd. Rahman, MM pada19 Mei 2015 di Aula BPAD Prov. SulSel  Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 146 Makassar, pesertanya terdiri dari Arsiparis/pengelola kearsipan sebanyak 80 orang berasal dari kab/kota.

Materi Kebijakan Kearsipan yang disampaikan Ka. BPAD Prov. Sulsel, pada kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip Dinamis  mengenai :

  • Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  • Pentinya arsip : "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya." (Sir Arthur Doughty, 1924)
  • Pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 2);
  • Bentuk dan corak arsip (Arsip Tekstual; Arsip AudioVisual Audio-visual Based Records; Arsip Kartografik & Kearsitekturan; Arsip Bentuk Mikro; dan Arsip Elektronik);
  • Manajemen Arsip Dinamis adalah bagaimana mengelola (how to manage) arsip (dinamis) sejak diciptakan/dibuat, dipergunakan dan dirawat sampai dengan disusutkan secara efektive dan efisien.
  • Kerangka Hukum Kebebasan Informasi Publik di Indonesia;
  • Pengelolaan arsip dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
  • Aspek legal arsip/dokumen (elektronik);
  • Asas dan Tujuan Kebebasan Informasi Publik
  • Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik;
  • Kewajiban dan Hak Badan Publik.

Tanggapan Peserta terhadap materi Kebijakan Kearsipan adalah:

  1. Kondisi kearsipan saat ini dan kondisi kearsipan yang diinginkan;
  2. Peran arsi dalam mewujudkan akuntabilitas publik;
  3. Keterbukaan Informasi Publik dengan kearsipan dan terwujudnya penyelenggaraan good governance.

Tanggapan dari Pemateri mengenai hal tersebut di atas :

  1. KONDISI KEARSIPAN SAAT INI : Arsip belum menjadi rujukan pemerintah/masyarakat sebagai sumber informasi belum memasyarakatnya bidang kearsipan, khususnya di pedesaan; belum optimalnya fungsi unit kearsipan pada lembaga negara dan badan pemerintahan pusat; belum optimalnya fungsi lembaga kearsipan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; belum terpenuhinya jumlah ideal pejabat fungsional arsiparis; masih rendahnya kualitas sumber daya manusia kearsipan, baik di pusat maupun di daerah; masih banyak lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah yang belum memiliki Jadwal Retensi Arsip; bidang kearsipan belum memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal; Belum terlaksananya akreditasi dan sertifikasi kearsipan. Masih terdapat arsip yang memiliki nilai kebangsaan tidak berada di lembaga kearsipan. KONDISI KEARSIPAN YANG DIINGINKAN: Arsip sebagai sumber informasi yang selalu diperlukan, baik oleh pemerintah/ masyarakat. Memasyarakatnya bidang kearsipan sampai ke tingkat pedesaan; berfungsinya unit kearsipan pada lembaga negara dan badan pemerintahan pusat secara optimal; berfungsinya lembaga kearsipan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara optimal; terpenuhinya jumlah ideal pejabat fungsional arsiparis; meningkatnya kualitas sumber daya manusia kearsipan, baik di pusat maupun di daerah; meningkatnya jumlah lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah yang memiliki Jadwal Retensi Arsip; meningkatnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan kearsipan; terlaksananya akreditasi dan sertifikasi kearsipan. Terlayaninya kebutuhan masyarakat tehadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidangnya dengan cepat, tepat dan murah.Peran arsip dalam mewujudkan akuntabilitas public yang efektif memerlukan dukungan informasi, khususnya informasi arsip yang lengkap, reliable, dan otentik. Arsip sebagai sumber informasi tidak dapat direkayasa, arsip akan merekam segala kegiatan/transaksi yang telah dilakukan instansi dengan apa adanya. Sehingga untuk keperluan tersebut agar setiap instansi dapat menunjukkan akuntabilitasnya, maka mutlak bagi setiap instansi mempersiapkan program pengelolaan arsipnya secara serius dan sesuai peraturan yang berlaku.
  2. Peran arsip dalam mewujudkan akuntabilitas public yang efektif memerlukan dukungan informasi, khususnya informasi arsip yang lengkap, reliable, dan otentik. Arsip sebagai sumber informasi tidak dapat direkayasa, arsip akan merekam segala kegiatan/transaksi yang telah dilakukan instansi dengan apa adanya. Sehingga untuk keperluan tersebut agar setiap instansi dapat menunjukkan akuntabilitasnya, maka mutlak bagi setiap instansi mempersiapkan program pengelolaan arsipnya secara serius dan sesuai peraturan yang berlaku.
  3. Keterbukaan Informasi Publik dengan kearsipan sesuai dengan paradigma kearsipan masa kini yaitu adanya tanggung jawab negara memelihara administrasi pemerintah masa lalu; adanya institusi kearsipan yang berdiri sendiri di suatu negara; perlunya dimungkinkan dan diatur penggunaan arsip untuk masyarakat umum/public, sedangkan Terwujudnya penyelenggaraan good governance memerlukan adanya kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public atau masyarakat dan pihak lainnya mengenai keberhasilan atau kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas instansi merupakan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang diberikan instansi tersebut berdasarkan perencanaan stategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

KESIMPULAN

  • Arsip dengan berbagai esensinya, tentu harus dikelola secara profesional, terpadu dan berkesinambungan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara partisipatif sebagai salah satu esensial “good governance” dan Pengelolaan arsip sebagai sumberinformasi yang terbuka tentu harus tersaji secara aktual, murah dan muda serta ditangani secara provesional melalui kesiapan SDM aparatur sebagai pejabat/badan public. Untuk mewujudkan pelayanan kearsipan secara cepat, tepat dan sederhana, maka setiap instansi/lembaga menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
  •  

LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN BPAD PROV. SULSEL TAHUN 2014

oleh Desy Selviana

Layanan informasi Perpustakaan BPAD Provinsi Sulawesi Selatan selain menyelenggarakan layanan perpustakaan umum (layanan sirkulasi, kanak-kanak, referensi, koleksi langkah, majalah dan surat kabar) juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Anggota Baru, Bimbingan Pengguna Sumber Rujukan, Layanan Story Telling Anak dan lain-lain), Wisata Baca (lomba cerdas cermat tentang, lomba penelusuran literatur materi pidato tentang perpustakaan bagi siswa SLTA serta lomba mewarnai tentang perpustakaan bagi murid taman kanak-kanak), Peningkatan Minat Baca, Workshop Story Telling bagi Pustakawan/Pengelola Perpustakaan se Sulawesi Selatan, Lomba Bercerita bagi siswa SD/MI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Workshop Speed Reading bagi Pustakawan dan Guru se Sulawesi Selatan.

Kegiatan Wisata Baca (lomba cerdas cermat tentang perpustakaan dan lomba penelusuran literatur materi pidato tentang perpustakaan bagi siswa SLTA se Sulawesi Selatan serta lomba mewarnai bagi murid taman kanak-kanak tentang Perpustakaan) dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 April 2014 di Gedung Multimedia Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriahkan PEKAN PERPUSTAKAAN, kegiatan ini bertujuan menumbuhkembangkan kegemaran membaca khususnya mengenai perpustakaan dikalangan siswa; meningkatkan minat siswa untuk berkunjung dan menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum; menumbuhkembangkan kecintaan siswa terhadap perpustakaan; serta memperkenalkan anak usia dini tentang perpustakaan (promosi Perpustakaan) dan cinta buku.